Pemerintah Hindia Belanda membentuk Commissie voor de Keuring van Films (KPF) pada 18 Maret 1916 sebagai respons terhadap meningkatnya konsumsi film di wilayah koloninya. Komisi ini bertugas menyensor semua film yang akan ditayangkan agar tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kekuasaan kolonial, seperti semangat perlawanan, propaganda ideologi asing, atau nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma Eropa.

KPF tidak hanya melakukan sensor administratif, tetapi juga menjadi instrumen politik budaya. Film dianggap sebagai media yang kuat dalam mempengaruhi opini publik, sehingga kontrol terhadap isi film menjadi bagian dari strategi pengendalian sosial dan pembatasan wacana. Sistem ini kemudian menjadi cikal bakal struktur penyensoran film di Indonesia modern.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya melanjutkan fungsi penyensoran sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional. Maka dibentuklah Panitia Pemeriksa Film (PPF), yang menggantikan fungsi KPF. PPF mulai beroperasi untuk memeriksa konten film agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, moral bangsa, dan semangat kemerdekaan.

Pada masa ini, perfilman nasional mulai tumbuh dengan semangat nasionalisme, namun tetap menghadapi tantangan konten luar negeri dan dinamika ideologi. PPF bertugas memastikan bahwa film tidak menjadi alat provokasi politik, penyebaran paham radikal, atau pemicu konflik sosial. Meskipun infrastrukturnya sederhana, PPF memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial pascakemerdekaan.

Melalui Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/1965, Panitia Pemeriksa Film resmi diubah menjadi Badan Sensor Film (BSF). Perubahan ini sejalan dengan pendekatan Orde Baru yang menekankan stabilitas politik, keamanan nasional, dan homogenitas budaya. BSF menjadi bagian dari alat negara dalam menjaga moralitas publik dan mencegah penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Sensor pada era ini sangat ketat dan ideologis. Film-film dengan konten politik, seksualitas, atau kekerasan berlebihan sangat dibatasi, bahkan dilarang. Sensor tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bentuk pembingkaian realitas agar sesuai dengan narasi resmi pemerintah. Banyak karya sinema yang mengalami pemotongan atau tidak lolos tayang karena tidak sejalan dengan visi negara.

Sebagai respons terhadap tuntutan demokratisasi dan reformasi, pada tahun 1992 BSF berubah nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Perubahan ini menandai pergeseran dari pendekatan kontrol menjadi pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan profesional industri film. LSF kini bersifat non-struktural dan independen.

Peran LSF tidak hanya menyensor tetapi juga mengedukasi publik melalui klasifikasi usia dan literasi media. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap masyarakat rentan menjadi prinsip utama. Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya produksi film nasional dan mulai terbukanya diskusi publik mengenai batasan sensor dan hak berekspresi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya. LSF kini menghadapi tantangan baru seiring perkembangan teknologi digital, terutama distribusi konten melalui platform daring dan OTT (Over-The-Top) yang mempercepat penyebaran film tanpa jalur konvensional.

Untuk merespons hal ini, LSF memperkuat klasifikasi film dan memperluas fungsi edukatif kepada masyarakat. Literasi media, proteksi terhadap anak, dan pengawasan konten menjadi fokus utama. LSF juga mulai mengadopsi digitalisasi proses sensor dan menjalin kemitraan dengan berbagai platform distribusi. Era ini menuntut fleksibilitas tinggi dari LSF dalam mengatur film di era global dan terbuka.